PETA KEMISKINAN DI INDONESIA

DAN KESENJANGAN SOSIAL

Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia

Dosen : Silvia Sari

Disusun Oleh:

Nama NIM

Ana Solekah 2014122403

Diky Rizkiansyah 2014122547

Ego Kurnianto 2014121439

Sarimauli Pransisca 2014122236

Tryana 2014121327

04 SAKEF

RUANG 641

FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI

UNIVERSITAS PAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang-Tangerang Selatan

Telp/Fax : 021-7412566/71709855 http://www.unpam.ac.id

2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini tepat pada waktunya.

Kami sangat tertarik untuk penelitian dengan judul :“PETA KEMISKINAN DI INDONESIA DAN KESENJANGAN SOSIAL”.

Tujuan tugas kelompok ini untuk memenuhi syarat mengikuti Ujian Akhir Semester 4, mata kuliah Perekonomian Indonesia Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Pamulang.

Kami menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas kelompok ini tetapi kami melakukan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Silvia Sari selaku dosen Perekonomian Indonesia.

- Orang tua yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta doa

- Teman – temansatu kelompok yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas kelompok ini.

Kami menyimpulkan sepenuhnya bahwa tugas kelompok ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna kesempurnaan tugas kelompok ini bermanfaat bagi kami sebagai Penulis dan Pembaca umumnya.

Tangerang, Mei 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR....................................................................................1

DAFTAR ISI...................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ...............................................................

1.2. Perumusan Masalah.......................................................................

1.3. Tujuan............................................................................................

1.4. Manfaat .........................................................................................

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kemiskinan dan Penggaguran.................................................................

2.2 Kesenjangan Sosial.........................................................................

2.3.Kerawanan Sosial………………………………………………….

2.4.

2.5.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan................................................................................................

3.2 Saran...........................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, atau yang biasa dikenal sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang pertanian. Dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia agar memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak mempunyai kepekaan yang serius terhadap kaum miskin.

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan juga negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Jika kita lihat dari dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ini, hampir semua lapisan masyarakat merasakannya. Bagi kalangan pengusaha korupsi menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pengusaha karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang lama. Bagi masyarakat bawah korupsi justru menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi, harga-harga menjadi mahal akhirnya mencul banyak pengemis seperti yang kita bahas di depan. Pengangguran,pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang, hanya dengan satu alasan untuk hidup dan munculnya Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dijalankan dengan baik. Namun pada kenyataannya kinerja KPK ini belum memuaskan hati publik, karena banyak kasus korupsi yang penanganannya belum tuntas. Diantaranya kasus korupsi pajak dan kasus yang dialami dari beberapa anggota Partai Demokrat belakangan ini .

Pada hal ini penyusun mencoba memaparkan kemiskinan di Negara Indonesia.Kemiskinanmerupakan hal yang kompleks keranamenyangkutberbagaimacamaspek seperti hakuntukterpenuhinyapangan,kesehatan, pendidikan, pekerjaandan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukandukungandankerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Bila kita melihat sebenarnya kesejahteraan itu milik pemerintah, atau para pegawai negeri. Dan orang –orang yang bergerak dalam organisasi pemerintah tingkat atas. Dan sebagian besar juga bagi para pengusaha –pengusaha yang ruang lingkupnya besar. Golongan orang-orang kelas atas inilah yang akan selalu menjadi penguasa, dan monopoli terhadap golongan kelas menengah ke bawah.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam tugas terstruktur individu ini, penyusun yang membahas mengenai masalah kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan di bahas dalam analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut :

-Apa yang menjadi masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia ?

-Apa yang menjadi penyebab dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dibuat makalah yang membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperanserta untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

2) Memberikan informasi kepada masyarkat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan tantangan global dunia ketiga.

3) Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

1.4 Manfaat

1. Bagi penulis

Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata kuliah” Perekonomian Indonesia”. Serta mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

2. Bagi pihak lain

Makalah ini diharapakan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan upaya penyelesaian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kemiskinan & Pengangguran

A. kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Definisi dibuat tergantung dari latar belakang dan tujuan, juga tergantung dari sudut mana definisi tersebut ditinjaunya, untuk kepentingan apa definisi tersebut dibuat. Biasanya definisi-definisi tersebut akan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi :

1. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan pokok.

Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan –pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak.

Ini merupakan kemiskinan absolut/mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.

2. Dilihat dari segi pendapatan/ penghasilan income

Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangya pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

3. Dilihat dari segi kesempatan / Opportunity

Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi :

a) Keterampilan yang memadai.

b) Informasi/pengetahuan – pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup.

c) Jaringan-jaringan sosial ( Social Network ).

d) Organisasi-organisasi sosial dan politik.

e) Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.

4. Dilihat dari segi keadaan / kondisi

Kemiskinan sebagai suatu kondisi / keadaan yang bisa dicirikan dengan :

a) Kelaparan/kekurangan makan dan gizi.

b) Pakaian dan perumahan yang tidak memadai.

c) Tingkat pendidikan yang rendah.

d) Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.

5. Dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber

Menurut golongan ini kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan sumber-sumber ( Malldistribution of Resources), termasuk didalamnya pendapatan / income.

6. Kemiskinan menurut Drewnowski

Drewnowski ( Epi Supiadi:2003) mencoba menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingka-tingkat kehidupan ( The Level of Living Index ). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

a) Kehidupan fisik dasar ( Basic Fisical Needs ), yang meliputi gizi/nutrisi, perlindungan/perumahan ( Shelter/housing ) dan kesehatan.

b) Kebutuhan budaya dasar ( Basic Cultural Needs), yang meliputi pendidikan,penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (Social Security).

c) High income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.

Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa konsep adalah :

1. BAPPENAS

Tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

2. BPS

Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita.

3. Bank Dunia

Tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 1,00 dolar AS perhari .

4. BKKBN keluarga miskin jika :

a) Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya.

b) Tidak mampu makan sehari dua kali.

c) Tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah,bekerja atau sekolah dan berpergian.

d) Tidak bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.

e) Mampu membawa anggota keluarga sarana kesehatan.

5. WB (2001) kemiskinan adalah suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial.

B.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan menurut para Ahli.

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Negara indonesia. Beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu :

1). Pendidikan yang Terlampau Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2). Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3). Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4). Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5). Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6). Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana (2009:30), juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :
1.keengganan bekerja dan berusaha,
2.kebodohan,
3.motivasi rendah,
4.tidak memiliki rencana jangka panjang,
5.budaya kemiskinan, dan
6.pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat :
1.ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang
memerlukan atau orang tidak mampu dan
2.kebijakan yang tidak memihak kepada orang
miskin.

C.Kebijakan – Kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :
1.Cara Mengatasi Pengangguran Struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :
a.Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja
b.Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang

kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan
c.Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan

(lowongan) kerja yang kosong, dan
d.Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami

Pengangguran

2.Cara Mengatasi Pengangguran Friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-

cara sebagai berikut:
a.Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru,

terutama yang bersifat padat karya
b.Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang

timbulnya investasi baru
c.Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri.
d.Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sector

agraris dan sector formal lainnya
e.Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan

jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap

tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari

kalangan swasta.

3.Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :
a.Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain,
b.Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu

ketika menunggu musim tertentu.
4.Cara mengatasi Pengangguran SiklusUntuk mengatasi pengangguran jenis ini

   adalah :
   a.Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
   b.Meningkatkan daya beli Masyarakat

D. Pengangguran

I. Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti

mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya:

Menurut Sadono Sukirno Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Payman J. Simanjuntak Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.Definisi pengangguran menurut Menakertrans Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

II. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

a) Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b) Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a) Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b) Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti : akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi, akibat kebijakan pemerintah.

c) Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

d) Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin

f) Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

III. Sebab-Sebab Terjadinya Pengganguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:

a) Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

b) Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang

c) Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia.Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

a) Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.

b) Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

IV. Dampak-Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu:

a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

b. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

a) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

b) Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

c) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik.

VI. Kebijakan-Kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :

VII. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

a. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

b. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

c. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

d. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

VIII. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

a. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

b. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

c. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri

d. Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

e. Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

IX. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman.

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

a. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

b. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

X. Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

a. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

b. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

2.2 Kesenjangan Sosial

A.Definisi Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang mencolok. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, budaya dan biologis. Kesenjangan sosial kerap kali menjadi permasalahan dalam kepemimpinan di lembaga, organisasi, partai, atau kumpulan sosial lainnya dan bahkan dalam wilayah hukum sekalipun.

B.faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial, antara lain:

1.Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Pada dasarnya faktor kemiskinan sangatlah berpengaruh sekali terhadap kehidupan dan pergaulan anak. Anak disekolah sering kali dikucilkan karena kesenjangan ekonomi keluarganya yang kurang sehingga mempengaruhi terhadap psikologi perkembangan diri anak tersebut. Mereka merasa terasingkan ketika bergaul dengan sebayanya yang serba berkecukupan, terutama dalam dunianya yang penuh dengan dunia bermain. Contohnya ketika anak yang berkecukupan mempunyai mainan baru, dia merasa iri ingin memilikinya sehingga dia merasa malu karena keadaanya yang tidak memungkinkan.

2.Faktor Budaya

Dalam faktor budaya misalnya perceraian, sangatlah mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan psikologi anak, dimana pada masa-masa anak berkembang dan mereka membutuhkan kasih sayang dari keluarganya, justru mereka tidak menemukanya sama sekali, sehingga mereka haus akan kasih sayang dan mereka sering kali mempunyai kepribadian yang tak terarah.

Seringkali mereka diejek karena tidak mempunyai keluarga yang utuh, sehingga mereka sering berfikir yang negatif tentang dirinya sendiri, mereka selalu mengasingkan dirinya bukan karena mereka tak bisa bermain atau menggaulkan dirinya dengan teman sebayanya, tetapi mereka malu akan keadaan keluarganya.

3.Faktor Biologis

Pada faktor biologis, seseorang anak mempunyai penyakit menular otomatis anak tersebut akan dijauhi oleh teman-temanya. Misalnya anak tersebut mempunyai batuk yang tak berkesudahan atau penyakit TBC, maka teman-temanya tidak ada yang mau mendekati anak tersebut karena mereka takut akan tertular penyakitnya itu.

Kesenjangan sosial terjadi karena banyaknya rakyat miskin dan pengangguran di Indonesia. Sebenarnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi mengapa masih terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang. Hal ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk bisa lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalisir kesenjangan sosial.

2.3.Kerawanan Sosial

A.Definisi Kerawanan Sosial

Kerawanan Sosial ialah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tersebut. Ketidakpuasan ini masih dalam eskalasi aman sehingga hanya diperlukan tindakan pencegahan. Ketidak puasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan,demonstrasi/anarkis ataupun separatisme.

B. Dampak kerawanan Sosial dari Segi Agama

Kerawanan sosial bisa muncul dari berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti bidang ekonomi, hukum, budaya, hiburan, olahraga maupun bidang agama. Agama seharusnya mampu menjadi benteng untuk menyatukan perbedaan yang ada maupun mencegah tindakan yang dapat mengundang timbulnya masalah dalam masyarakat. Dalam makalah ini akan memberikan contoh kerawanan sosial yang ditimbulkan oleh kerusuhan umat beragama yang dapat mengancam ketahanan nasional.

C. Kebijakan penanggulangan Kerawanan Sosial :

• Tidak mengambil resiko sekecil apapun yang dapat mengancam NKRI (penye-

lesaian kerawanan sosial yang berkembang menjadi krisis).
• Penyelesaian kerawanan sosial dan krisis dengan tegas & proposional, semata-

mata hanya untuk kepentingan nasional, bangsa dan NKRI berdasarkan

Pancasila dan UUD ’45.
• Untuk menyelesaikan kerawanan sosial dan krisis yang bersifat nasional,

keutuhan wilayah NKRI menjadi tujuan utama, tanpa meng-ambil resiko sekecil

apapun.
• Untuk menyelesaikan kera-wanan sosial dan krisis nasional, tetap berkibarnya

lambang negara Bendera Merah Putih di seluruh pelosok tanah air menjadi

tumpuan utama.
• Dalam penyelesaian kerawanan sosial yang tidak mungkin penyelesaiannya

secara normal, diperlukan keterpaduan dari semua aparat pemerintah dan

masyarakat secara bersama-sama menghadapi krisis tersebut.
• Strategi penanggulangan kerawanan sosial disesuaikan dengan eskalasi perkem-

bangannya, misalnya kondisi aman, kondisi rawan, kondisi gawat darurat dan

kondisi rehabilitasi.

D. Upaya penanggulangan kerawanan sosial. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterpaduan, yaitu :

i. Unsur Pelaksana (Dephan, TNI dan jajarannya, Polri dan jajarannya), unsur

Pemda (Mawil Hansip, Tibum, Pemadam Kebakaran), Unsur Kejaksaan/Kejari,

dan Unsur Masyarakat.

ii. Sasaran Penanggulangan.
• Semua bentuk kerawanan sosial, bersifat multi dimensi yang dapat menimbulkan

Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terhadap stabilitas

keamanan daerah atau wilayah NKRI.
• Kerawanan sosial yang ditimbulkan oleh bencana alam, akibat perang dan

pengungsian akibat konflik.
• Metoda Penanggulangan Preemtif, Preventif, Represif, Operasi, penindakan

terhadap separatis Bersenjata.
• Mekanisme Penanggulangan.
iii. Kondisi Aman.
• Unsur pelaksana melaksanakan tupoksi masing-masing.
• Bila temuan permasalahan
• sebagai Ransos yang me-ngancam keamanan umum, diangkat dalam forum.
• Penanganan oleh organisasi keamanan wilayah yang di-bentuk.
• Menyusun Tim Penaggulangan.
• Membuat Evaluasi & laporan.
iv. Kondisi Rawan.
• Dibentuk tim penyelesaian masalah.
• Gunakan metoda persuasif & komunikatif.
• Monitor, dan laporkan hasilnya kepada unsur terkait.

v. Kondisi Gawat/Darurat.
• Pendayagunaan kekuatan penindak huru-hara.
• Pendayagunaan PPRC dan TNI, bila diperlukan.
• Monitor, dan laporkan.

vi. Kondisi Akhir/Krisis.
• Konsolidasi kekuatan dan organisasi unsur pelaksana.
• Melaksanakan kegiatan rehabilitasi daerah.
• Kembalikan kondisi lingku-ngan seperti semula.

vii. Komando dan Pengendalian (Kodal).
• Kondisi aman, jika ada masalah keamanan Kodal di-
bawah organisasi keamanan wilayah.
• Kondisi rawan, Kodal di tangan organisasi kemanan
wilayah.
• Kondisi Gawat/Darurat, Kodal di tangan organisasi
keamanan wilayah.
• Kondisi Rehabilitasi, Kodal masih di bawah organisasi
keamanan wilayah dan secara bertahap kembali
ketupoksi masing-masing.

     Setelah mencermati uraian mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia serta menganalisis berbagai krisis, maka konsep upaya penanggulangan Kerawanan Sosial Secara Terpadu antara lain :
o Mengklasifikasi Permasalahan Kerawanan Sosial.
   Lihat sumber penyebab (fisik dan non fisik).
   Lihat jenis gejolak (fisik dan non fisik).
   Lihat motif gejolak (fisik dan non fisik).
o Eskalasi Kerawanan Sosial.
o Pokok Kebijaksanaan Penanggulangan yaitu :

E.Prinsip penanggulangan

• Kenali akar permasalahan
• Memakai cara demokratis
• Utamakan pencegahan
• Hindari kerugian
• Dahulukan yang dampak-nya mengganggu masyarakat umum
• Mengambil jalan musya-warah untuk mufakat
• Hindari terjadinya korban jiwa.
• Pegang teguh prosedur hukum.

2.4.Kesenjangan Akses Terhadap Air Bersih Semakin Melebar

“ Pada tahun 2012, 84% kelompok masyarakat 20% terkaya mempunyai akses

terhadap air bersih, sementara hanya 48% kelompok masyarakat 20% termiskin

mempunyai akses. Kesenjangan akses ini cenderung melebar selama 5 tahun

terakhir.”

Air bersih adalah salah satu komoditas vital yang seyogyanya dapat dinikmati oleh

seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan

seperti air bersih berkontribusi terhadap pemerataan kualitas sumber daya

manusia dan pada akhirnya pemerataan pendapatan.

Di Indonesia, akses terhadap air bersih oleh seluruh penduduk secara umum

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi masih terdapat beberapa hal

yang mengganjal dan nyaris luput dari perhatian. Ironisnya hal ini terjadi setelah era

reformasi.

Hal pertama adalah bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih tidak

mengalami percepatan selama satu dasawarsa terakhir. Sebelum tahun 2000,

peningkatan jumlah pengakses air bersih bertambah dalam besaran yang semakin

tinggi dari tahun ke tahun. Namun setelah tahun 2000, peningkatan jumlah pengakses

bertambah namun dalam jumlah yang terus menurun.

Kejadian ini ditambah dengan situasi dimana akses terhadap air bersih antar

kelompok masyarakat masih belum merata. Jika kita membagi masyarakat ke dalam

5 golongan pendapatan, lalu kita bandingkan kelompok masyarakat termiskin dan

terkaya, diperoleh gambaran memprihatinkan. Pada tahun 2012, 84% dari kelompok

masyarakat 20% terkaya sudah memiliki akses terhadap air bersih, sementara itu

hanya 48% kelompok 20% termiskin yang memiliki akses. Artinya, kurang dari

setengah masyarakat kelompok 20% termiskin yang dapat memperoleh air bersih.

Lebih parahnya lagi, kesenjangan tersebut cenderung melebar selama 5 tahun

terakhir. Sebelum era reformasi, kesenjangan dalam akses air bersih antara kelompok

20% terkaya dan 20% termiskin masih berada di bawah 30%. Namun pasca

reformasi, kesenjangan justru makin tinggi. Tahun 2007 adalah tahun dimana

kesenjangan sudah menembus angka 32%. Sementara itu tahun 2009 merupakan

periode terburuk dalam pemerataan akses air bersih karena kesenjangan antara

kelompok terkaya dan termiskin mencapai 37%.

Mengapa semakin melebar? Sebagai ilustrasi, dari tahun 2006 ke 2007 akses

terhadap air bersih di tingkat nasional meningkat hampir sebesar 4%, yaitu dari 52%

menjadi 56%. Namun jika dilihat secara seksama menurut 5 golongan pendapatan

tadi, peningkatan akses yang dialami oleh golongan pendapatan 20% termiskin hanya

sebesar 1%, yaitu dari 41% ke 42%, sedangkan 4 kelompok lain yang berada

diatasnya meningkat sekitar 3.8% hingga 4.3%. Tahun selanjutnya lebih membuat

miris. Masyarakat termiskin hanya mampu meningkat 1% dalam mengakses,

sementara masyarakat terkaya bisa mencapai 6% peningkatan akses.

Karena air bersih tidak gratis dan untuk memperolehnya masyarkat perlu bersaing,

baik dengan membeli atau membangun infrastruktur air bersih di tingkat rumah

tangga, maka kondisi diatas mengindikasikan bahwa masyarakat miskin semakin

tidak berdaya dalam bersaing dengan masyarakat yang lebih kaya untuk memperoleh

akses ke prasarana dasar sekalipun. Harapan agenda pembangunan kedepan,

pemerataan akses terhadap air bersih tentunya bukan ingin dicapai dengan adanya

perlambatan dalam peningkatan akses oleh salah satu golongan masyarakat, yaitu

dalam hal ini kelompok masyarakat terkaya. Namun bagaimana caranya agar

masyarakat miskin, terutama termiskin, dapat mencapai akselerasi dalam

peningkatan akses ke air bersih.

2.5.Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin

Tidak sulit menemukan orang miskin di negeri ini. Kalau kita berpegang pada garis kemiskinan standar internasional sebesar $2 per hari per orang, lebih dari setengah orang Indonesia adalah orang miskin. Selain kemiskinan, ketimpangan juga cukup parah di Indonesia.
Di saat yang bersamaan kita bisa melihat orang mengendarai mobil berharga milyaran rupiah dan juga anak yang kekurangan gizi. Hal ini cukup kontras dan menyedihkan mengingat klaim berbagai pihak bahwa pembangunan pesat, terutama diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, terjadi di negeri ini. Mengapa demikian? Salah satunya karena kita terlalu sering percaya pada asumsi-asumsi palsu bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu diikuti dengan berkurangnya ketimpangan sehingga kurang berorientasi pada hal-hal nyata keseharian sebagaian besar rakyat yang hidupnya belum sejahtera. Pemerintah tentunya punya andil dalam kesalah-kaprahan ini. Pemerintah adalah entitas terbesar di negeri ini karena mempunyai kewenangan mengelola anggaran publik. Anggaran publik yang sebesar 20% PDB, secara teoritis dan alamiah, salah satu peran utamanya adalah peran distribusi yaitu mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Jika kesenjangan masih massive terjadi di Indonesia, tentunya masih ada yang salah dengan pengelolaannya.

Sesuai dengan istilahnya, anggaran publik adalah anggaran milik publik. Anggaran publik yang dimanifestasikan dalam APBN dan APBD serta direalisasikan dalam berbagai projek dan program berasal dari kantong rakyat melalui berbagai pajak dan pungutan. Oleh karena itu sudah selayaknya lah program dan projek-projek yang didanai oleh anggaran publik dipastikan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir orang dan kelompok saja.

Anggaran publik yang berpihak setidaknya mempunyai dua prinsip. Pertama, harus bersifat cost-effective, yaitu dapat mencapai tujuan-nya dengan biaya yang paling rendah, dan kedua harus dapat mengurangi ketimpangan. Dana publik untuk membiayai program-program yang ternyata tidak terarah, tidak kentara dampak dan efektivitas-nya, serta memboroskan anggaran menyalahgunakan amanat penyandang dana (dalam hal ini rakyat) dan tidak berpihak kepada rakyat. Prinsip bahwa anggaran publik harus berpihak harus secara eksplisit dikaitkan dengan dua indikator yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Progam-program pemerintah yang didanai publik bukan hanya harus mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya.

Ironisnya, masih banyak kebijakan publik di Indonesia yang pro-rich, ketimbang pro-poor. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya oleh mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan. Padahal, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya. Selain jumlah penduduk miskin lebih besar daripada penduduk kaya, orang kaya memiliki sumber daya untuk menolong dirinya sendiri. Tanpa ditolong negara, orang kaya mampu menolong dirinya sendiri dan bahkan menolong orang lain.

Di sisi lain, pemerintah belum memiliki kebijakan berparadigma pro-rakyat miskin. Isu kemiskinan selama ini lebih banyak dijadikan komoditas politik. Data kemiskinan kerap dijadikan "siasat" bagi kepentingan politik semata. Belum lagi, dana pengentasan kemiskinan selama ini bersandar pada dana utang. Pemerintah belum memiliki paradigma pro-rakyat miskin dan sering salah mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan. Tidak semua tingkat pemerintahan mengerti akan paradigma pro-rakyat miskin ataupun paradigma partisipatif. Selama ini kita menganggap masyarakat yang harus diberdayakan, padahal pemerintah pun belum tentu mengerti pro-rakyat miskin dan paradigma partisipatif itu seperti apa. Akibatnya, sering salah urus dan salah sasaran.

Contoh lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi benih untuk petani yang pada akhirnya hanya menciptakan pola ketergantungan di kalangan petani. Selain itu, 70% petani Indonesia adalah petani yang tidak memiliki lahan. Pola industrialisasi yang semakin luas dengan ketentuan yang longgar juga semakin menggeser petani untuk menjadi buruh. Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk mengurasi subsidi BBM menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat miskin.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang top down itu semakin menunjukkan ketidakberpihakan penguasa terhadap nasib rakyat miskin yang semakin sulit mengais rezeki. Dalam membuat kebijakan, pemerintah terkesan didikte oleh lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB) dan terlalu berpihak kepada pengusaha besar. Lihat saja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) yang diluncurkan pemerintah akhir 2007. PNPM dikatakan sebagai progam lanjutan penanggulangan kemiskinan sebelumnya, yaitu P2KP dan PPK. Namun, jika kita melihat latar belakangnya, PNPM dibuat semata-mata untuk memenuhi tuntutan memperoleh dana pinjaman dari luar negeri. Dan yang lebih parah, PNPM merupakan kumpulan proyek yang pada akhirnya hanya akan memperparah kondisi kemiskinan masyarakat.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Masalah kemiskinan di Indonesia memang sangat rumit untuk dipecahkan. Dan tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya yang mengalami jerat kemiskinan, tetapi banyak negara di dunia yang mengalami permasalahan ini.

Upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai,dibutuhkan sinergi dan koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor,terutama program yang menyumbang langsung penurunan kemiskinan.

Negara yang ingin membangun perekonomiannya harus mampu meningkatkan standar hidup penduduk negaranya, yan gdiukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Indonesia sebagai negara berkembang memenuhi aspek standar kemiskinan diantaranya merupakan produsen barang primer,memiliki masalah tekanan penduduk,kurang optimalnya sumber daya alam yang diolah,produktivitas penduduk yang rendah karena keterbelakangan pendidikan,kurangnya modal pembangunan,dan orientasi ekspor barang primer karena ketidakmampuan dalam mengolah barang-barang tersebut menjadi lebih berguna.

2. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif,inovatif dan eksploratif. Selain itu,globalisasi membuka mata bagi Pegawai pemerintah,maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia ( tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya). Dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan,wawasan,skill,mentalitas dan moralitas yang standarnya adalah standar global.

DAFTAR PUSTAKA

1.http://agusetia28.blogspot.co.id/2012/05/kerawanan-sosial.html.

2.http://aliansirakyatmiskinbanyuwangi.blogspot.co.id/2011/01/kebijakan-

pemerintah-belum-berpihak.html.

3.http://brainly.co.id/tugas/2521424.

4.http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/04/definisi-kemiskinan.html.

5.http://dianaapriliyanti.blogspot.co.id/2013/12/terjadinya-kemiskinan-

pengangguran-dan.html.

6.http://heru-adipraja.blogspot.co.id/2013/07/lapangan-kerja-pengangguran-

dan.html. .

7.http://keberpihakan.org/page/articles/4.

8.http://kuliahnyata.blogspot.co.id/2013/07/faktor-faktor-yang-