Ora Et Labora (Amazing Grace): MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Tugas Kelompok

Mata Kuliah : Pengantar Hukum Bisnis

Dosen : Achmad Luthfi Prawirayudha

Disusun Oleh :

Kelompok 2 Materi 5

1.ALDI NIM

2.KEREN NIM

3.MILA NIM

4.WITRIYAH NIM

5.SARIMAULI PRANSISCA NIM 2014122236

6.TRIYANA FEBRI NIM

Kelas 02 SAKEF Akuntansi C.222

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI EKONOMI AKUNTANSI

UNIVERSITAS PAMULANG
2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan serta sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Monopoli dan Persaingan Usaha ”.Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, kasih, dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamulang, April 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………..i

KATA PENGANTAR………………………………………………………………...ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah…………………….....………………1

B. Rumusan Masalah………………...…………………………………2

C. Tujuan Penelitian…………….…...………………………………….2

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………..3

BAB III ANALISIS KASUS DAN KESIMPULAN……………………………...28

BAB IV KESIMPULAN…………………………………………………………..53

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….54

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pasar sebagai kumpulan jumlah pembeli dan penjual individual mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut muncul karena masing-masing individu pembeli dan penjual mempunyai perilaku individual yang berbeda pula. Di dalam biaya produksi terdapat karakteristik pasar tertentu dimana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti (substitusi). Pasar dengan karakteristik tersebut disebut dengan pasar monopoli. Mengingat dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti (subtitusi) maka dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain. Dalam kehidupan perekonomian yang faktual, sangat jarang mendapat penjual yang tidak menghadapi persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar misalnya hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada persaingan secara langsung dari penjual lain, tetapi penjual tunggal tersebut akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari penjual lain yang menghasilkan produk yang dapat merupakan alternatif produk pengganti yang tidak sempurna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Bagaimana perkembangan persaingan usaha di Indonesia ?

2.Bangaimana sanksi dalam antimonopoli dan persaingan usaha ?

3.Jelaskan pengertian pasar monopoli ?

4.Jelaskan asas dan tujuan pasar monopoli ?

5.Bagaimana Undang-undang tentang monopoli ?

6.Jelaskan pengertian Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ?

7.Jelaskan kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang ?

8.Jelaskan jenis-jenis monopoli dan ciri – ciri pasar monopoli ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis monopoli dan persaingan usaha.

2. Untuk menganalisis monopoli terhadap persaingan usaha.

3. Untuk mengetahui kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang

dilarang.

4. Untuk mengetahui asas dan tujuan pasar monopoli.

5. Untuk mengetahui perkembangan persaingan usaha di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian

Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis". Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut.

2. Asas dan Tujuan
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

3. Kegiatan yang Dilarang
Dalam UU No.5/1999,kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17

sampai dengan pasal 24.Undang undang ini tidak memberikan defenisi

kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata “kegiatan”

kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini

adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang

dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan

yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak.

Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :
1. Monopoli
Adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

2. Monopsoni
Adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.

3. Penguasaan pasar
Di dalam UU no.5/1999 Pasal 19,bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk

tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada

pasar bersangkutan;
d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan
Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999).

5. Posisi Dominan
Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti

di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan bangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

6. Jabatan Rangkap
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7. Pemilikan Saham
Berdasarkan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

4. Perjanjian yang Dilarang
1. Oligopoli
Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang

hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari

    mereka dapat mempengaruhi   harga pasar.
    2. Penetapan harga
    Dalam   rangka   penetralisasi   pasar, pelaku   usaha   dilarang   membuat

perjanjian, antara lain :
a. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga

atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau

pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama ;
b. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan

harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain

untuk barang dan atau jasa yang sama ;
c. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di

bawah harga pasar ;
d. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa

penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali

barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah

daripada harga yang telah dijanjikan.

3. Pembagian wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

4. Pemboikotan
Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
5. Kartel
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
6. Trust
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

7. Oligopsoni
Keadaan dimana dua atau   lebih pelaku   usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
8. Integrasi vertikal
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian   produksi   barang dan   atau jasa   tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
9. Perjanjian tertutup
Pelaku usaha dilarang membuat   perjanjian    dengan   pelaku   usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

6. Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16   sampai   dengan   Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah)   dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua   puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya   Rp5.000.000.000   (lima    miliar   rupiah), atau    pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran

terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau

komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima)

tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva

kerugian pada pihak lain.

Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.

http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html diakses pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 11.13 WIB

JENIS MONOPOLI

Ada dua macam monopoli yaitu monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan ain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasasi pasar dalam jenis industri tersebut.

Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang

mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat.

CIRI – CIRI PASAR MONOPOLI

Ciri-ciri dari pasar monopol i adalah sebagai berikut:

Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.

Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip

Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.

Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.

Dapat mempengaruhi penentuan harga

Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga.

Promosi iklan kurang diperlukan

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

UNDANG – UNGANG TENTANG MONOPOLI

Dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam hal praktek monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena apabila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam

masyarakat. Maka Indonesiapun kemudian membuat sebuah peraturan antimonopoli yaituUndang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

https://nenygory.wordpress.com/2011/05/30/kasus-monopoli-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-listrik-negara-pt-pln/ diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul jam 16.22 wib

Perkembangan Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrument ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut.⁵⁷

Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan antimonopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. Pernah suatu ketika Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 menelurkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Antimonopoli. Demikian pula Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan Sehat di Bidang Perdagangan. Namun patut disayangkan karena semua usulan dan inisiatif tersebut tidak mendapat tanggpada masa-masa itu belum ada komitmen maupun political will dari elite politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha.⁵⁸

Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu sulit sekali suatu Undang-Undang Antimonopoli disetujui oleh Pemerintah, yaitu : 1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu

ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-

perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian

menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila diberi

perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang

dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha

tersebut atau dengan kata lain mernberikan posisi monopoli; 2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah

bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas

monopoli dan proteksi, Pemerintah sulit memperoleh kesediaan investor

untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut;

3. Untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni

mantan Presiden Soeharto dan pejabatpejabat yang berkuasa pada waktu

itu.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang kita jalankan selama tiga dasawarsa, selain menghasilkan banyak kemajuan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih banyak melahirkan tantangan atau persoalan pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Di samping itu, ada kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yang telah diciptakan oleh penguasa pada waktu itu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

Perkembangan usaha swasta, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, sebagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang. Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini makin memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang memperhatikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu factor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas nanti, kita dituntut untuk mampu bersaing dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Lebih ironis lagi,

perilaku dari pelaku-pelaku bisnis kita, yaitu para konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa tersebut, ternyata sangat tidak bertanggung jawab, dan tidak mau berbuat positif untuk

memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah.

Kondisi semacam ini mengharuskan pemerintah mencari bantuan dari donor-donor lain, baik yang bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan pada bantuan asing, ini mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai persyaratan yang disepakati bersama; semuanya meletakkan Indonesia pada posisi yang lemah. Walau demikian, dalam hal-hal tertentu, banyak hal yang berkaitan dengan persyaratan utang luar negeri itu yang mengandung hikmah, yaitu mengakselerasi pembuatan undang-undang yang sebenarnya sudah lama didambakan, yang dalam kondisi normal tidak akan dibentuk pada umumnya ini telah terjadwal di antara Indonesia dengan IMF.⁶⁰

Di samping merupakan tuntutan nasional, Undang-Undang Persaingan Usaha (Fair Competition Law) juga merupakan tuntutan atau kebutuhan rambu-rambu yuridis dalam hubungan bisnis antar bangsa. Dari sisi kehidupan nasional jelas bahwa basis kultural (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi ekonomi) kita memang sama sekali menolak prakrik-praktik monopolistic dalam kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari sisi hubungan antar bangsa pun, apalagi dengan munculnya fenomena globalisasi ekonomi yang mengandung makna, semakin meningkatnya ketergantungan antar bangsa di berbagai bidang kehidupan (ekonomi), mengharuskan berbagai bangsa menaati rambu-rambu (peraturan) baku dalam bisnis antar bangsa, sebagai konsekuensi WTO,APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagainya.⁶¹

Sebab, para ahli banyak yang mengatakan, adanya kondisi persaingan (the state of competition) dalam pasar domestic merupakan hal yang sangat penting dari suam kebijakan public (public policy), khususnya untuk mengukur kemampuan bangsa dalam bersaing di pasar internasional, serta untuk meyakinkan investor dan eksportir asing untuk bersaing dalam pasar domestik.

Dengan demikian tujuan dari kebijakan persaingan nasional adalah untuk menciptakan dan memastikan bahwa konsep persaingan dapat dijalankan dalam kerangka ekonomi pluralistik. Konsep dasar kompetitif ini pun pada

dasarnya mengandung unsur HAM yang kental, karena di dalamnya terkait "pemajuan" (promotion) dari kondisi persaingan (condition of rivalry) dan "kebebasan memilih" (freedom of choose) untuk mengurangi dan melarang konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi. ⁶²

Untuk itulah, akhirnya harus ada campur tangan negara (government regulation) untuk mengembangkan dan memelihara kondisi persaingan. Bahkan globalisasi menciptakan atmosfer yang kondusif untuk persaingan yang menembus batas-batas negara, yang membutuhkan harmonisasi kebijakan yang sering dinamakan "super national of regional standards". Bahkan Masyarakat Ekonomi Eropa(EC) juga masih terus mengembangkan apa yang dinamakan "Minimum Competition Policy Requirements Within the Framework of the GATT". Di lingkungan ASEAN pun, tanpa mengesampingkan divergensi struktur institusional ekonomi, politik, dan sosial, para ahli sudah mulai berpikir tentang perlunya pengembangan di samping hukum persaingan nasional dan harmonisasi peraturan-peraturan komersial, termasuk hukum persaingan di antara masyarakat ASEAN.⁶³

Doktrin yang berlaku pada masa lalu, yang secara absolute menyatakan bahwa hukum ekonomi itu bersifat value loaded, yang dekat dengan kondisi sosial budaya bangsa, tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan proses globalisasi. Konsep harmonisasi hukum dan keberadaan fenomena internasionalisasi pasar menumbuhkan perhatian yang semakin intensif terhadap apa yang dinamakan international dimension

of antitrust and the fit between competition policy and the world trading system. Dalam kerangka ini, muncul antitrust family (international) link ages of market economies. ⁶⁴

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29351/Chapter%20II.pdf;jsessionid=F6F46E183DC62E61DA0F70DC1E6DDACF?sequence=3 diakses pada tanggal 01 April 2015 pukul jam 10.47 wib.

Pengertian persaingan

Apakah persaingan ini baik atau tidak bagi suatu usaha, sangat tergantung kepada kemampuan pengusahanya.³ Menurut Kasmir pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan.⁴

Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/ bertanding diantara pengusaha/ pebisnis yang satu dengan pengusaha/ pebisnis lainnya didalam memenangkan pasar (share market) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada

konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya. Persaingan usaha terdiri atas:

a. Persaingan sehat (healthy competition)

Istilah ini menegaskan yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu :

1) Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli

2) Menjamin persaingan yang sehat

3) Melarang persaingan yang tidak jujur

b. Persaingan tidak sehat (unfair competition)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah.

Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup.⁵

⁵ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perpektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, Cet: I, 2004), h.lm 371

Namun sistem ekonomi seperti ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya memelindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tudingan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal, dan mendorong pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya, mengkonsentrasikan

ekonomi pada sebagian kecil orang saja. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar bebas juga telah membawa kepada ketidak stabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.⁶ Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah pada kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Alfred Marshal, seorang ekonomi terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan istilah “economic freedom” (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan usaha dalam pengertian

yang positif dan independent sebagai jawaban terhadap upaya dalam segi keuntungan untuk menarik pembeli agar mencapai untung.⁷

⁶ Ibid., hlm. 372.

⁷ Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, selanjutnya

disebut sebagai Ningrum Natasya II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal 1

Dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran,persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik, melalui mekanisme produksi yang efesien dan efektif,

dengan mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian :

1) Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (market structure) dari barang atau jasa tersebut. 2) Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli atau pelanggan bagi produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan: ⁸ a) Menekan harga (price competition); b) Persaingan bukan harga (non-price competition), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain; c) Berusaha secara lebih efisien atau tepat guna dan waktu (low cost-production).

⁸Gunawan Widjaja, Merger dalam Persfektif Monopoli, Jakarta , PT. Raja Grafindo Perkasa, 1999, hal 10

⁹Peraturan presiden RI.112, Penataan dan Pembinaan pasar tradisional,pusat ,perbelanjaan dan toko modern, 2007.

http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf diakses pada tanggal 01 April 2015 pada jam 14.05 wib.

BAB III

ANALISIS DAN KESIMPULAN

Kasus Monopoli Perusahaan Listrik Negara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri.Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industry kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang

tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industry besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh). Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam.

KPPU juga akan panggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan misalnya cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum tidak hanya data statistik[1].

Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi

dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Akibat dari PT. PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan

Kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Analisis Kasus

Kelistrikan di Indonesia adalah bentukan sejarah, keadaan geografis, dan keteresediaan sumber daya alam dari zaman dahulu. Dalam perjalanannya, pemerintah selalu mengambil peran yang sempurna dalam penyediaan listrik bagi rakyat yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Meskipun pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan telah ada perusahaan swasta komersial yang memproduksi listrik, namun pemerintah nasional mengambil peranan dalam pembangunan sektor ini selama 50 tahun terakhir. Perusahaan Umum Listrik Negara yang didirikan pada 1950 telah menjadi pemain kunci dalam cepanya pembangunan sektor kelistrikan. Data statistik menunjukkan bahwa PLN adalah salah satu perusahaan listrik terbesar di dunia dengan total pelanggan 22 juta dan lebih dari 50.000 karyawan serta hampir seluruh bagian masyarakat adalah stakeholders bagi PLN.[2]

PLN berdiri dilandaskan pada UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan pada tahun 2002 UU No.15 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 20 Tahun 2002. Namun kemudian melalui Putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15

Desember 2004 menyatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan inti dari persoalan UU No. 20 Tahun 2002 adalah pada Pasal 16, 17 dan 68 yang menjiwai dari UU ketenagalistrikan tersebut. Pasal 16 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda. Pasal 17 menyatakan bahwa usaha pembangkitan listrik dilakukan berdasarkan kompetisi dan dilarang menguasai pasar. Larangan penguasaan pasar ini meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

1. menguasai kepemilikan;

2. menguasai sebagian besar kapasitas terpasang pembangkitan tenaga listrik dalam satu wilayah kompetisi;

3. menguasai sebagian besar kapasitas pembangkitan tenaga listrik pada posisi beban puncak;

4. menciptakan hambatan masuk pasar bagi Badan Usaha lainnya;

5. membatasi produksi tenaga listrik dalam rangka mempengaruhi pasar;

6. melakukan praktik diskriminasi;

7. melakukan jual rugi dengan maksud menyingkirkan usaha pesaingnya;

8. melakukan kecurangan usaha; dan/atau

9. melakukan persekongkolan dengan pihak lain.

Sedangkan Pasal 68 menyatakan bahwa Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini.

Keputusan MK dalam hal ini menyatakan bahwa Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan berlawanan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun yang berlawanan hanya tiga pasal tersebut, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No.20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. MK berpendapat bahwa cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalisrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit transmisi dan distribusi

sehingga dengan demikian meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang aquo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengkiat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No.20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Dalam siaran Pers Koalisi Masyarakat Anti Kenaikan Harga sebagai pihak yang mengajukan Judicial Review atas UU No. 20 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2002 terlihat bahwa negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan tidak ada lagi ketentuan yang menyebutkan agar harga listrik terjangkau oleh masyarakat sebagaimana semula ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 1985 terlebih lagi harga listrik diserahkan kepada pasar sehingga tidak mempertimbangkan daya beli atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sangat merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik).

Akibat adanya pertentangan antara UU No.20 Tahun 2002 dengan UUD Pasal 33, menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat (publik) Indonesia, PLN juga terkena dampaknya. PLN yang selama ini merupakan satu-satunya BUMN yang mengelola sektor

ketenagalistrikan dan telah memberikan sumbangsih bagi bangsa, Negara, dan masyarakat yang telah menjalankan fungsi untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau dan juga telah memberikan peran yang besar bagi perekenomian nasional, berdasarkan UU No. 20 tahun 2002 tidak lagi merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akibatnya, tidak adanya jaminan dan kepastian bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik dengan harga terjangkau dan justru akan merugikan perekonomian Negara yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan dapat pula mengganggu keamanan negara dan kedaulatan negara karena negara tidak lagi berkewajiban mengelola cabang produksi terpenting untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Putusan MK ini sejalan dengan pengalaman dunia akan tenaga kelistrikan yang telah membuktikan bahwa keberhasilan restrukturisasi sector tenaga listik adalah mitos belaka. Sejumlah negara baik negara maju dan berkembang telah menerapkan restrukturisasi namun memberikan hasil yang serupa yaitu kenaikan tarif listrik, terjadinya pemadaman, menurunnya tingkat kehandalan, penguasaan sektor listrik oleh sebagian kecil perusahaan energi multinasional dan kegagalan negara melindungi kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.

Secara ekonomi, iklim kompetensi dan persaingan yang sehat dapat menghemat miliaran atau bahkan terilyunan rupiah uang konsumen yang harus dibayarakan ke produsen karena harga yang tidak wajar (overcharge) sebagai akibat kenaikan harga yang artifisial. Secara umum, terdapat beberapa manfaat yang didapat perekonomian jika pada sektor ketenagalistrikan terjadi kompetisi dan persaingan yang sehat, di antaranya adalah:

Harga yang wajar dilihat dari kualitas.

Dalam iklim persaingan, produsen akan berlomba-lomba menarik konsumen dengan menurunkan harga dan meningkatkan kualitas barang/jasa yang dijualnya. Hanya barang/jasa dengan harga yang rendah dengan kualitas terbaik yang akan dibeli oleh konsumen.

Konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli barang/jasa.

Pasar yang kompetitif akan menghasilkan barang/jasa yang ditawarkan pelaku usaha dengan pilihan harga dan kualitas yang bervariasi. Setiap konsumen pada dasarnya memiliki daya beli dan selera yang berbeda-beda. Karakteristik konsumen untuk memproduksi barang/jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginan konsumen. Produsen dituntut untuk sensitif terhadap daya beli dan perubahan selera konsumen. Pelaku usaha yang

tidak tanggap terhadap perubahan daya beli dan perubahan selera konsumen lambat laun akan tersingkir di pasar.

Persaingan memungkinkan timbulnya inovasi.

Persaingan usaha akan merangsang pelaku usaha berlomba-lomba membuat inovasi, baik inovasi produk untuk memenuhi selera konsumen, inovasi teknologi maupun inovasi metode produksi yang lebih efisien. Inovasi akan terus berkembang karena dalam pasar yang bersaing hanya pelaku usaha inovatif yang dapat bertahan dan bersaing. Terkait dengan sector ketenagalistrikan, jika ada pesaing lain bagi PLN, tentunya akan mendorong PLN berpikir dan melakukan yang terbaik dalam menentukan harga dan memberikan pelayanan. Hal ini secara positif akan mendorong PLN pada efisiensi kinerja dan inovasi teknologi.

Namun, kompetisi yang dikehendaki agar dapat tercapai suatu iklim usaha yang sehat tidak dapat dilakukan dalam bidang ketenagalistrikan. Hal ini dikarenakan segmen yang bersifat monopoli alamiah tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN. Pada dasarnya usaha penyediaan ketenagalistrikan dilakukan secara monopoli, harga jual juga tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dalam member i izin tersebut. Meskipun demikian usaha penyediaan ketenagalistrikan juga dapat dilakukan secara terintegrasi atau

satu jenis usaha saja. Namun karena PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka diberi hak untuk diprioritaskan dalam memenuhi ketenagalistrikan. Dengan demikian ketersediaan listrik sesungguhnya merupakan tugas Pemerintah untuk menenuhinya. Keterlibatan swasta dalam penguasaan listrik tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar dikarenakan ketenagalistrikan merupakan sektor yang unik dan perlu penanganan khusus demi untuk tersedianya listrik yang relatif murah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, secara hukum masih terdapat berbagai perdebatan, apakah usaha yang dilakukan oleh PLN adalah tindakan monopoli yang diperbolehkan atau tidak. Namun melihat dari kerugian yang diterima oleh masyarakat, seharusnya tindakan monopoli ini tidak boleh dilakukan. Kerugian ini diduga karena kurang optimalnya kinerja PLN dalam penyedia listrik masyarakat. Sedangkan dari segi persaingan usaha, monopoli yang dilakukan PLN merupakan persaingan usaha yang tidak sehat karena mulai adanya pihak swasta yang juga menyediakan tenaga listrik di Indonesia. Persaingan ini dianggap sehat apabila PLN tidak menghalangi usaha perusahaan listrik swasta lainnya untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, sedangkan dalam hal ini PLN malahan menghalangi perusahaan lain untuk bersaing di bidang ketenagalistrikan ini.

3. KESIMPULAN

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat.Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, monopoli yang dilakukan oleh PLN dalam sektor ketenagalistrikan memiliki landasan yuridis yang kuat yakni melalui konstruksi hukum Pasal 33 UUD 1945, UU Ketenagalistrikan. Hanya saja, PLN belum mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia secara layak. Demikian ini merupakan suatu hal yang dilematis bagi penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia mengingat kedudukan PLN yang kuat secara yuridis tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, sebaiknya pemerintah juga membuka kesempatan yang luas bagi penyedia listrik lain baik investor swasta maupun internasional dalam persaingan usaha ketenagalistrikan. Akan tetapi, Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, Pemerintah hendaknya dapat memperbaiki kinerja PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak

sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

KASUS CROSS OWNERSHIP DAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA YANG DILAKUKAN TEMASEK DALAM INDUSTRI SELULER DI INDONESIA

I.LATAR BELAKANG KASUS

Kasus kepemilikan silang Temasek terhadap dua operator seluler di Indonesia mencuat pada tahun 2007. Kasus yang ditangani KPPU ini menyita perhatian publik secara luas dan cukup berkepanjangan. Mungkin ini disebabkan karena reputasi temasek di duinia internasional sebagai sebuah company besar. Debat akademis dikalangan praktisi hukum dan ekonomi pun cukup hangat menyelimuti kasus ini. Pro-kontra, thesis dan anti thesis yang cukup sehat turut menyuburkan khazanah teori dan tradisi kajian akademis dan yang berbobot terutama pengayaan di bidang ekonomi kelembagaan. Sebagaimana dipahami bahwa kepemilikan saham pada satu atau beberapa

perusahaan yang bisnisnya sejenis atau tidak lewat anak-anak perusahaan merupakan hal yang lazim dan secara yuridis tidak terlarang dalam berbisnis, baik secara nasional maupun multinasional. Yang dilarang adalah apabila kepemilikan saham pada suatu perusahaan, baik secara langsung maupun lewat anak perusahaannya, menimbulkan penguasaan pasar pada satu jenis barang atau jasa tertentu secara dominan sebagaimana diatur di Pasal 27 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹Bagi ekonom, suatu perusahaan dikatakan berpangsa pasar dominan dan secara yuridis terlarang bila memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen. Rasionalisasi di balik larangan itu karena perusahaan dengan pangsa pasar lebih dari 50 persen memiliki market power mendikte pasar dan cenderung mempraktikkan perilaku bisnis yang antikompetisi dan persaingan usaha tidak sehat. Kecenderungan ini lazim dipraktikkan di negara-negara yang belum menjunjung tinggi nilai-nilai kompetisi sehat. Dalam kasus ini, KPPU telah mengeluarkan keputusannya di tahun 2007 melalui putusan perkara bernomer 07/KPPU-L/2007 yang mengharuskan Temasek melepaskan sahamnya di Telkomsel atau Indosat. Keputusan ini merupakan keputusan yang paling rasional dan acceptable baik secara ekonomi dan yuridis. Keputusan itu merupakan wujud nyata sanksi administrasi KPPU atas Temasek untuk menghentikan posisi dominannya (Pasal 25 UU No. 5/1999) yang tidak hanya dapat menciptakan persaingan usaha sehat, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya penurunan tarif

dan peningkatan kualitas layanan. Kebijakan ini juga dapat mengatasi perilaku buruk operator dan mengurangi kerugian masyarakat (konsumen). Sehubungan dengan hal tersebut, keputusan KPPU yang mengharuskan Temasek melepaskan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dan menghukum Telkomsel menurunkan tarifnya sebesar 15 persen merupakan refleksi kebijakan intervensi pasar pemerintah yang secara yuridis tidak melampaui kewenangan KPPU dan selaras dengan tujuan Pasal 2 UU Nomor 5/1999. Keputusan itu tidak hanya berdampak menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat antaroperator. Tetapi juga memicu penurunan tarif dan peningkatan kualitas layanan dalam bertelekomunikasi.

II.ANALISA KASUS

Dalam menganalisa kasus yang telah diputuskan oleh KPPU ini, kami memakai pendekatan Joskow melalui Transaction Cost Economy.Kenapa pendekatan joskow yang dipakai untuk menganalisa kasus ini? Sebagaimana kita ketahui, kasus Temasek ini terbilang berjalan sampai cukup lama, karena adanya tuntutan atau lebih tepatnya ancaman dari Temasek untuk melakukan gugatan balik kepada KPPU dan memperkarakan. Ini semakin menguatkan hipotesa Joskow bahwa sebuah kebijakan anti trust tidak ditujukan untuk “memperbaiki” ketidaksempurnaan dalam pasar ². Sebagai deterrence system,kebijakan antitrust perlu disosialisasikan dengan baik, sehingga pasar dapat membuat batasan

perilaku dan struktur pasar yang legal dan illegal. Menurut Joskow kemampuan pengadilan untuk mengevaluasi analisa ekonomi yang kompleks sangat terbatas. Dalam kasus temasek ini memang sangat kompleks permasalahan yang dihadapi. Maka diperlukan tidak hanya pendekatan hukum semata tapi juga harus mencakup analisa ekonomi industry secara lebih akurat. Jangan sampai kebijakan yang telah dikeluarkan KPPU kontra produktif terhadap pasar dan konsumen seluler di Indonesia. Karena seperti kita ketahui telkomsel dan Indosat adalah dua pemimpin pasar seluler di negeri ini, yang setiap keputusan akan berdampak pada proses bisnis di dalam internal mereka. Baiklah kita akan mulai bagaimana rancang bangun Joskow dalam menganalisa sebuah kasus anti trust. Ada beberapa tahapan yang dipakai Joskow dalam pendekatannya : ¹Menentukan apakah perusahaan tersangka memiliki pangsa pasar dominan. ².Menentukan apakah ada significant barriers to entry kedalam pasar terkait. ³.Jika kondisi poin 1 (satu) dan 2(dua) terjadi maka disimpulkan ada market power atau monopoly power. ⁴.Kemudian dilakukan test apakah ada perilaku eksklusif (exclusionary behavior) yang membatasi persaingan. ^5.Jika perilaku eksklusif adalah predatory pricing maka kemudian diuji apakah perusahaan dominan tersebut dapat mengambil keuntungan di masa depan dari menaikan harga saat kompetisi tereduksi (recoupment test ).

A.Analisa pangsa pasar

Langkah pertama yang dilakukan sebagai analisa adalah menentukan posisi pasar kedua operator seluler tersebut dalam struktur persaingan pasar seluler di Indonesia. Sesuia data yang ada (KPPU 2007), PT Telkomsel merupakan pemimpin pasar seluler di Indonesia dengan penguasaan pasar sampai dengan tahun 2006 sebesar 55,6% dan PT Indosat menguasai 26,18% ²Bahan kuliah Ekonomi kelembagaan, MPKP FEUI, Yohana Gultom M.Phill.

pasar seluler di Indonesia. Artinya tingkat penguasaan pasar dari dua operator tersebut saja jika digabungkan sudah mencapai 80% lebih. Analisa tahap pertama ini tidak selesai cukup sampai disitu, karena asumsi penggabungkan pangsa pasar ini harus berdasar pada dugaan awal bahwa kepemilkan keduanya adalah pada pihak yang sama. Maka ditelusurilah dari data-data kepemilikan didapatkan kenyataan bahwa PT Indosat sahamnya dikuasai oleh STT Telemedia melalui ICL dan IC sejumlah 38% dan 0,9%. Sedangkan Telkomsel sahamnya sebanyak 35% dikuasai oleh SingTel. Kedua perusahaan tersebut STT Telemedai dan SingTel sahamnya dikuasai 100% oleh Temasek Holding Inc. Dalam konteks analisa tahap pertama maka terbukti bahwa kedua operator tersebut menguasai pasar secara dominan. Temasek Holdings Pte. Ltd (selanjutnya disebut Temasek) memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan

usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999.³

B. Analisa Hambatan Masuk Pasar

Tahap kedua analisa adalah menguji apakah terjadi barriers entry dalam industry seluler di Indonesia. Dugaan awal adalah PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut Telkomsel) mempertahankan tarif seluler yang tinggi, sehingga melanggar pasal 17 ayat(1) UU No 5 Tahun 1999. Telkomsel menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999. Analisa dilakukan dengan menggunakan model-model grafis pasar oligopoly dengan penerapan teori cournot dll. Untuk menggambarkan kasus ini kita akan menggunakan salah satu model ekonomi dalam teori oligopoly. Model Oligopoli Stackelberg menggambarkan perilaku pelaku usaha menentukan nilai output yang diproduksi tidak dalam waktu yang bersamaan namun berurutan. Dengan model ini, dapat digambarkan bahwa terdapat leader dan terdapat follower; Pada model Cournot, perusahaan bereaksi secara pesimis atas perubahan output pesaingnya. Dengan kata lain, ketika pesaing menurunkan output, perusahaan akan menaikkan outputnya, namun lebih kecil dibandingkan penurunan output pesaingnya. Begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya, akan tercipta Cournot equilibrium (titik A), yang besarnya lebih kecil dibandingkan keseimbangan kompetitif (titik B) dan lebih besar dibandingkan

keseimbangan kolusif (titik C); Bila perusahaan-perusahaan oligopoli bekerjasama, misalnya dengan melakukan kartel, kesejahteraan konsumen akan menjadi rendah. Hal ini dapat juga mengikuti logika Game Theory atau The Prisonners’ Dillema. Bila perusahaan tidak kooperatif satu sama lain, maka keduanya akan beresiko kehilangan konsumen secara signifikan bila kebijakan harga dan kuantitasnya salah, sehingga jalan terbaik adalah berkompetisi. Namun, ketika perusahaan bekerjasama/melakukan perjanjian dengan pesaingnya, maka perusahaan akan dapat menaikkan harga secara bersamaan dan menaikkan keuntungannya masing-masing dari total revenue yang meningkat. Dengan begini, maka collusive oligopoly akan menjadikan harga keseimbangan lebih tinggi dengan kuantitas produk yang lebih rendah dibandingkan non-cooperative oligopoly. Karena itu collusive oligopoly akan berdampak besar pada menurunnya kesejahteraan konsumen.Dari data yang ada didapti kenyataan bahwa Telkomsel selalu unggul dalam penguasaan investasi BTS. Inilah factor yang bisa diduga sebagai perilaku barriers entry dalam pasar seluler Indonesia. Telkomsel selalu konsisten menjaga investasinya dalam pengembangan BTS-BTS baru sejak masa cross ownership terjadi. Kenaikan cukup signifikan dalam penguasaan pangsa pasar dialami oleh Telkomsel, sebaliknya bagi Indosat agak mengalami penurunan.

Hal ini menunjukan bahwa agresivitas follower sulit mengejar first mover secara langsung. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menciptakan kondisi head to head competition antara first mover dan follower yang menjadi penentu kompetisi yang sehat.Perlunya investasi yang cukup besar serta waktu yang lama untuk dapat menyaingi first mover, menjadi entry barier yang cukup signifikan dalam industri seluler. Strategi pemerintah untuk menciptakan persaingan dengan meminimalisir entry barier dengan memberikan kemudahan izin bagi new entrant tidak akan terlalu berarti. Karena new entrant tidak dapat mengejar first mover dalam waktu terlalu lama. Banyaknya kompetitor dalam industri tersebut justru tidak dapat diartikan adanya kompetisi. Karena faktor waktu menjadi sangat krusial. Adanya jangka waktu lama upaya new entrant tersebut akan membuat first mover memiliki posisi dominan dengan market power yang mudah digunakan untuk mengakumulasi monopolis profit.

C.Analisa Monopoly Power dan Eksclusionary Behaviour

Sehingga dari langkah 1(satu) dan 2 (dua) diatas bisa diambil kesimpulan sebagai langkah ketiga yaitu telah terjadi monopoly power dalam pasar seluler di Indonesia. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah terjadi perilaku eksklusif dan kecenderungan merugikan konsumen. Langkah keempat dalam metodologi Joskow membuktikan bahwa dalam kasus ini Telkomsel berusaha mempertahankan tarif seluler yang tinggi teruatama dalam biaya interkoneksi dan sms.Sehingga dengan penguasaan jaringan

dan pangsa pasar yang dimilikinya mereka bisa semaunya mengatur tarif seluler di Indonesia yang membuat para followers mau tidak mau berusaha mengikuti tarif tersebut. Hasil akhir adalah kesejahteraan konsumen yang dirugikan.Tarif yang masih tinggi ini jika kita merujuk pada data besaran tarif seluler dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak banyak penurunan yang dinikmati oleh konsumen telekomunikasi. Kisaran tarif biaya sambungan antaroperator seluler masih berada di Rp 1.400-1.600 per menitnya. Hal ini sungguh sulit untuk dapat diterima akal sehat. Seharusnya, dengan ketatnya persaingan usaha, para operator seluler dapat menurunkan biaya tarif selama tidak melanggar aturan interkoneksi. Apalagi daya tarik terbesar yang dimiliki operator seluler dalam pasar telekomunikasi Indonesia adalah rendahnya tarif yang ditawarkan.Sulit untuk diterima bahwa Temasek, sebagai induk perusahaan para pemegang saham kedua operator dominan tersebut, tidak memanfaatkan penguasaan pasar Indosat dan Telkomsel untuk mengeruk untung yang sebesar-besarnya. Ditambah lagi, dengan adanya kondisi permintaan pasar yang tidak elastis atas layanan telekomunikasi. Mau tidak mau, konsumen akan selalu membayar biaya yang dibebankan operator, tidak ada sarana telekomunikasi (modern) alternatif yang secara ekonomis dapat dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat secara meluas di Indonesia pada saat ini.Bukan tidak mungkin kartel tarif yang diatur oleh jaringan pemegang saham Indosat dan Telkomsel ini akan membentuk suatu jenis monopoli baru. Sebuah monopoli yang bersumber

bukan dari penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha, namun dari penguasaan saham pada para pelaku usaha dominan dalam satu industri.

D.Recoupment Test

Dalam uji ini terlihat bahwa tingkat pengembalian modal atau return on equity (ROE) Telkomsel yang 35 persen sahamnya dimiliki Singtel mencapai 55 persen. Ini membuat operator seluler dengan jaringan terluas di Indonesia ini meraup laba bersih Rp 11,182 triliun. Selain itu, kalkulasi KPPU atas kerugian yang diderita konsumen akibat penerapan tarif mahal oleh Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo selama periode 2003-2007 mencapai Rp 14,7 triliun hingga Rp 30,8 triliun. Keputusan KPPU yang turut menghukum Singapore Technologies Telemedia (STT), STT Communications, AMH Company, Indonesia Communication, Singapore Telecommunication, dan Singapore Telecom Mobile dengan alasan perusahaan-perusahaan itu berstruktur kepemilikan silang juga tampaknya cukup beralasan. Secara praktik bisnis, perusahaan-perusahaan itu berafiliasi dengan Temasek, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, secara yuridis mereka dapat dihukum secara tanggung renteng. Demikian pula keberatan yang menyatakan tidak mungkin Temasek (yang hanya menguasai 35 persen saham Telkomsel, sedang 65 persen sisanya dimiliki Telkom) mengendalikan Telkomsel, secara praktis juga dipertanyakan. Secara operasional kelaziman bisnis menunjukkan pengendalian suatu perusahaan tidak bergantung pada besar kecilnya saham yang dimiliki, tetapi

ditentukan kemahiran pemilik saham (Temasek) ‘menggiring’ pemilik saham (operator) lainnya atas nama kepentingan bersama, seperti penguasan pangsa pasar dan peningkatan laba. Hak Temasek mengangkat direksi dan komisaris di Telkomsel maupun di Indosat di posisi strategis, secara praktis ekonomi merupakan indikasi konkret kemampuan Temasek (melalui Singtel dan STT) mendikte Telkomsel dan Indosat yang secara operasional mendominasi pangsa pasar seluler nasional. Bukti dominasi ini terlihat dari pangsa pasar ponsel Telkomsel dan Indosat yang menguasai 83,7 persen, sedang Excelcomindo hanya 13,5 persen. Sisanya diperebutkan oleh Mobile-8, Sampoerna, HCPT, dan Natrindo.sa dibaca dalam amar putusan KPPU Memang jika merujuk pendapat Prof.Hikmahanto Juwana, sebagai saksi ahli yang diahdirkan dalam kasus ini menyatakan bahwa asal 27 huruf adari UU Anti Monopoli harus dibaca berdasarkan Rule of ReasonPasal 27 huruf a dari UU Anti Monopoli merupakan Bagian Posisi Dominan dan dalam hal ini; Pasal 27 huruf a dari UU AntiMonopoli tersebut harus dibaca secara bersama-sama dengan penyalahgunaan spesifik dari Posisi Dominan yang dilarang oleh Pasal 25 dari UU Anti Monopoli. Pembacaan secara luas dari Pasal27 huruf a dari UU Anti Monopoli, bahwa keberadaan suatu posisi dominan semata-mata adalah melawan hukum akan membuat kerancuan pada Pasal 25 dari UU Anti Monopoli karena Pasal 25dari UU Anti Monopoli hanya diterapkan jika Posisi Dominan disalahgunakan.

III.KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan secara tidak langsung Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat selaku pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi di Indonesia mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau usaha persaingan tidak sehat di industri telekomunikasi. Sehingga, sudah tepat KPPU melakukan kajian atas tindakan Temasek tersebut khususnya hubungan STT dengan Temasek yang menguasai 35% saham di PT Telkomsel. Salah satu kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 butir b dan l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999): ”KPPU berwenang melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang’. Opsi tindak lanjut KPPU sesuai Pasal 47 ayat 2 huruf e UU No. 5/1999 adalah penetapan pembatalan atas pengambilalihan saham Indosat oleh Temasek. Selain itu, pelanggaran atas Pasal 28 juga diancam dengan pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 49 UU No. 5/1999 pidana denda minimal Rp. 25 milyar dan maksimal Rp. 100 milyar atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan untuk

menjadi direktur atau komisaris minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, pengambilalihan saham yang dilakukan Temasek melalui STT atas saham Indosat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat melanggar UU No. 5/1999 sehingga harus dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. UU No. 5/1999 memang dirancang untuk mengoreksi tindakan dari pelaku ekonomi yang memiliki posisi yang dominan karena mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha tersebut. Selain itu maksud dari diadakannya privatisasi adalah untuk mendorong persaingan yang sehat bukannya untuk memonopoli usaha dibidang telekomunikasi di Indonesia.

http://www.academia.edu/5191914/Analisa_Kasus_Cross_Ownership_dan_Pelanggaran_Persaingan_Usaha_Temasekdiakses pada tanggal 06 April 2015 pada pukul 08.46 wib.

BAB IV

KESIMPULAN

1)Monopoli dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Hak dari

Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual untuk memberikan ijin atau

melarang penggunaan dari Hak atas Kekayaan Intelektual sedangkan

Monopoli dalam bidang Persaingan Usaha adalah penguasaan atas produksidan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatupelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha dengan cara melawan hokum sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dengan alasan ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pengecualian pada perjanjianyang berkaitan dengan HKI.

2).Lisensi atas kekayaan intelektual yang memuat ketentuan-ketentuan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehatdapat dikenai ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,serta sanksi-sanksi yang berlaku pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html

https://nenygory.wordpress.com/2011/05/30/kasus-monopoli-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-listrik-negara-pt-pln/

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29351/Chapter%20II.pdf;jsessionid=F6F46E183DC62E61DA0F70DC1E6DDACF?sequence=3

http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf

http://www.academia.edu/5191914/Analisa_Kasus_Cross_Ownership_dan_Pelanggaran_Persaingan_Usaha_Temasek